Apakah Kamu pernah mendengar tentang sistem hukum Malaysia? Jika belum, maka Kamu beruntung karena kami akan membahasnya di artikel ini. Sistem hukum Malaysia adalah salah satu sistem hukum yang paling unik dan menarik di dunia. Mengapa?
Karena sistem hukum Malaysia mengacu pada empat sumber, yaitu: hukum tertulis, hukum adat, hukum Islam, dan hukum kebiasaan. Wah, banyak sekali ya. Apakah tidak ribet? Bagaimana cara mengaturnya? Apakah ada konflik antara sumber-sumber hukum tersebut? Nah, penasaran dengan sistem hukum yang ada di Malaysia? Yuk simak ulasannya di bawah ini.
Sistem Hukum Malaysia: Antara Hukum Umum, Hukum Islam, dan Hukum Adat
1. Hukum Tertulis
Hukum tertulis adalah hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, dan konstitusi. Dan hukum tertulis di Malaysia berasal dari warisan penjajahan Inggris, yang dikenal dengan hukum umum atau common law. selain itu, hukum umum adalah hukum yang berdasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya, yang disebut dengan preseden.
Sedangkan, Preseden adalah keputusan yang menjadi acuan bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang serupa. Jadi, hukum umum itu seperti pepatah, “tak ada gading yang tak retak”. Artinya, hukum umum itu tidak sempurna, tetapi bisa diperbaiki dengan pengalaman dan perkembangan zaman.
Hukum tertulis di Malaysia terdiri dari dua bagian, yaitu hukum federal dan hukum negara bagian. Hukum federal adalah hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah Malaysia, seperti urusan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, polisi, hukum perdata dan pidana, kewarganegaraan, keuangan, perdagangan, perniagaan, dan industri.
Dan hukum negara bagian adalah hukum yang berlaku untuk masing-masing negara bagian di Malaysia, seperti urusan tanah, pertanian, kehutanan, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Hukum federal dan hukum negara bagian ini tercantum dalam konstitusi federal, yang merupakan hukum tertulis tertinggi di Malaysia.
2. Hukum Adat
Hukum adat adalah hukum yang berdasarkan pada tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat. Dan hukum adat di Malaysia mencakup hukum adat berbagai kelompok penduduk asli, seperti Melayu, Cina, India, dan Dayak. Hukum adat ini biasanya berkaitan dengan urusan keluarga, perkawinan, waris, dan adat istiadat.
Perlu kamu ketahui juga, hukum adat ini diakui dan dilindungi oleh konstitusi federal, asalkan tidak bertentangan dengan hukum tertulis dan hukum Islam. Hukum adat ini juga diatur oleh lembaga-lembaga adat, seperti Majlis Agama Islam, Dewan Undang-Undang Adat, dan Dewan Adat.
Hukum adat ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah hukum adat ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kekurangannya adalah hukum adat ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketimpangan hukum, karena tidak ada keseragaman dan kejelasan dalam penerapannya.
Selain itu, hukum adat ini juga dapat bertabrakan dengan hukum tertulis dan hukum Islam, yang bersifat lebih umum dan universal.
3. Hukum Islam
Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam, yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dan hukum Islam di Malaysia berlaku untuk umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk di Malaysia.
Lalu, hukum Islam di Malaysia mencakup urusan ibadah, keluarga, perkawinan, waris, zakat, wakaf, haji, dan jinayah. Selain itu, hukum Islam di Malaysia dijalankan oleh pengadilan syariah, yang merupakan lembaga kehakiman khusus yang berada di bawah pemerintahan negara bagian.
Hukum Islam di Malaysia memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan dan integrasi nasional, dan juga memiliki tantangan dan masalah, seperti harmonisasi dengan hukum tertulis dan hukum adat, peningkatan kualitas dan kapasitas pengadilan syariah, serta penyelesaian konflik antara pengadilan syariah dan pengadilan umum.
4. Hukum Kebiasaan
Hukum kebiasaan adalah hukum yang berdasarkan pada hukum umum Inggris dan aturan kesetaraan yang ditetapkan oleh pengadilan Malaysia. Dan hukum kebiasaan ini berlaku untuk perkara-perkara yang tidak diatur oleh hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam.
Selain itu, hukum kebiasaan ini juga berlaku untuk perkara-perkara yang melibatkan orang-orang yang berbeda agama dan adat. Lalu, hukum kebiasaan ini dijalankan oleh pengadilan umum, yang merupakan lembaga kehakiman utama yang berada di bawah pemerintahan federal.
Hukum kebiasaan ini memiliki fungsi yang vital dan esensial dalam sistem hukum Malaysia, serta dapat mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum kebiasaan ini juga dapat menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, tanpa membedakan agama dan adat.
Demikianlah artikel tentang sistem hukum Malaysia. Sistem hukum Malaysia merupakan sistem hukum yang kompleks dan dinamis, yang menggabungkan empat sumber hukum, yaitu hukum tertulis, hukum adat, hukum Islam, dan hukum kebiasaan. Sistem hukum Malaysia juga mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya dan agama di Malaysia.
Semoga artikel ini dapat memberikan Kamu wawasan dan pengetahuan baru tentang sistem hukum di Malaysia. Jika kamu mempunyai pertanyaan saran, atau kritik, silahkan tulis pada kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Sekian dan terima kasih!
